Bengkulu Hits – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP., menyambut langsung kunjungan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Aula SD Model, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno, S.Pd., beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kapolres Bengkulu Utara AKBP Eko Munarianto, S.Ik., dan Kasdim 0423/BU Mayor Kav Cinta Harmedi.
Workshop ini juga diikuti oleh 130 kepala desa se-Kabupaten Bengkulu Utara, perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta sejumlah pejabat penting seperti Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohammad Irfan Surya Wardana.
Dalam sesi pemaparan, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan tepat sasaran sebagai kunci pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di daerah.
“Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan fondasi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dana desa harus dimanfaatkan dengan tepat agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sultan Bachtiar.
Workshop ini juga menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga pengawasan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana desa sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat lokal.
Dalam sambutannya, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPD RI terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana desa di Bengkulu Utara harus senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
“Kami berharap seluruh kepala desa di Bengkulu Utara dapat mengelola dana desa secara bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Pastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan warga, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan,” pesan Bupati Arie.
Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus berkomitmen mendampingi pemerintah desa melalui berbagai program peningkatan kapasitas aparatur, supervisi, dan pengawasan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, Ketua DPD RI menyerahkan buku berjudul Green Democracy kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang diterima langsung oleh Bupati Arie Septia Adinata. Penyerahan ini menjadi simbol komitmen DPD RI dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPD RI dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, efektif, dan berkeadilan. Langkah bersama ini menjadi bagian dari komitmen untuk mempercepat terwujudnya desa-desa yang mandiri, maju, dan sejahtera di Bengkulu Utara. (Adv)
