Bengkulu Hits – Konflik agraria antara masyarakat dan PT Agricinal terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas. Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bumi Pekal (FMBP) mengungkapkan kekecewaannya terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dinilai belum memberikan solusi efektif, Jumat (15/11/2024).
Meskipun kehadiran Penjabat (Pj) Bupati, Kapolres, dan Forkopimda Bengkulu Utara di lapangan sangat dihargai, perwakilan masyarakat justru menilai bahwa langkah-langkah yang diambil BPN malah memperumit situasi.
Saukani, perwakilan dari Forum Masyarakat Bumi Pekal (FMBP), mengungkapkan kekecewaannya terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penanganan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan PT Agricinal.
Dalam pernyataannya, Saukani mengapresiasi kehadiran Penjabat (Pj) Bupati Bengkulu Utara, Kapolres, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang turun langsung ke lapangan untuk mencari solusi. Namun, ia menyoroti bahwa langkah BPN belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas.
“Kami sangat antusias dan berterima kasih atas kehadiran Pj Bupati, Kapolres, serta Forkopimda yang menunjukkan kepedulian mereka. Namun, saat BPN datang ke PT Agricinal, sayangnya tidak ada langkah konkret yang diambil. BPN gagal menunjukkan peta dan nomor Hak Guna Usaha (HGU) yang baru, yang justru menimbulkan dugaan bahwa BPN telah merekayasa peta HGU yang digunakan oleh PT Agricinal,” ujar Saukani.
Forum Masyarakat Bumi Pekal (FMBP) turut mempertanyakan kemungkinan adanya ketidakterbukaan antara BPN dan PT Agricinal, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Meskipun Pj Bupati sudah hadir, BPN tidak menampilkan peta dan Nomor HGU asli yang diminta.
“Mengapa pihak-pihak berwenang seolah tutup mata dan telinga terhadap penderitaan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka? Transparansi jelas dipertanyakan, karena masyarakat ingin melihat peta HGU terbaru yang asli, bahkan di hadapan Pj Bupati, dan Kapolres Bengkulu Utara. Pihak BPN tetap tidak mengeluarkan peta asli tersebut. Ada apa sebenarnya?” tambahnya dengan penuh tanda tanya.
FMBP menekankan bahwa pendekatan semacam ini, jika terus berlangsung, hanya akan memperlama konflik yang dihadapi warga. Mereka mendesak BPN dan pihak terkait untuk menunjukkan komitmen serta transparansi dalam menyelesaikan permasalahan agraria ini. (NR)
