BENGKULU Hits – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski menerima rancangan tersebut, sejumlah fraksi memberikan catatan penting terkait pengelolaan anggaran, peningkatan pendapatan daerah, serta pemerataan pembangunan.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Utara yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD belum lama ini.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin dan dihadiri Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, Sekretaris Daerah Fitriyansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota dewan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta sejumla insan pers.
Agenda utama rapat mencakup penyampaian pandangan akhir fraksi, persetujuan bersama melalui penandatanganan berita acara, dan penyampaian pendapat akhir kepala daerah sebelum rancangan peraturan daerah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi DPRD Berikan Catatan Pengelolaan APBD
Dalam pembahasan tersebut, Fraksi Demokrat Sejahtera mengapresiasi keberhasilan Pemkab Bengkulu Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Fraksi ini mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi serta digitalisasi pemungutan pajak. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga diharapkan mendukung program prioritas, khususnya perbaikan jalan dan jembatan.
Fraksi Gerindra menilai kemandirian fiskal perlu diperkuat agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diminta mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Perhatian terhadap sektor pertanian disampaikan Fraksi Golkar. Perbaikan tanggul irigasi di kawasan persawahan, percepatan penyerapan anggaran sesuai aturan, serta pemerataan pembangunan di daerah yang belum berkembang menjadi sejumlah hal yang disoroti.
Sementara itu, Fraksi PAN menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 beserta sejumlah rancangan perubahan regulasi, termasuk mengenai pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
Fraksi NasDem meminta evaluasi penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama pada OPD yang berulang kali menjadi objek temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fraksi ini juga mendorong pemerintah daerah bersama DPRD memperluas koordinasi untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan menekankan optimalisasi PAD tanpa menambah beban masyarakat, efektivitas belanja, tindak lanjut rekomendasi BPK, serta pemerataan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan UMKM.
Fraksi Repal Bangkit turut mengingatkan agar anggaran daerah difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat. Rasionalisasi anggaran, menurut catatan fraksi tersebut, tidak boleh dilakukan sepihak tanpa persetujuan DPRD.
Bupati Apresiasi Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, mengapresiasi kerja sama pemerintah daerah dan DPRD selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025.
Menurutnya, persetujuan seluruh fraksi mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia berharap komunikasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar hingga sekitar pukul 20.00 WIB.
Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penetapan pertanggungjawaban APBD 2025. Berbagai catatan fraksi diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja, memperkuat pendapatan daerah, dan memastikan pembangunan Bengkulu Utara semakin merata. (Rd/Adv)
